Bandung – Di era digital saat ini, akses internet telah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat Jawa Barat. Internet membuka pintu pada ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, dan peluang ekonomi baru yang menjanjikan. Namun, kita menyadari bahwa kebermanfaatan internet belum dirasakan oleh semua masyarakat di Jawa Barat, terutama pada masyarakat yang tinggal desa blank spot.   

Dengan melihat realitas yang ada, pembangunan infrastruktur internet untuk desa–desa blank spot menjadi salah satu prioritas dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar).  Sebagai provinsi terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk hampir 50 juta orang yang tersebar di 18 kabupaten dan 9 kota, Jawa Barat juga memiliki lebih dari 5.311 desa dengan kondisi yang beragam.

Menurut data Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022 menyebutkan bahwa 359 desa di Jawa Barat masih terkategorikan blank spot atau desa dengan akses internet terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali. Pengentasan masalah ini menjadi penting karena kesenjangan akses internet dapat meningkatkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Membangun infrastruktur internet di desa bukan tanpa masalah, berbagai tantangan mulai ditemui. Infrastruktur yang terbatas menjadi sebuah masalah dimana kawasan pedesaan yang terpencil seringkali tidak memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai, seperti jaringan telepon atau kabel serat optik. Sehingga, penyediaan akses internet yang handal pun menjadi lebih sulit.

Biaya yang tinggi juga merupakan kendala utama dalam mengatasi desa blank spot. Di beberapa kawasan, masyarakat tidak mampu membayar biaya langganan internet yang mahal. Biaya infrastruktur tambahan yang diperlukan untuk menyediakan akses internet di daerah-daerah terpencil juga dapat menjadi beban finansial yang besar.

Selain itu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran beberapa masyarakat akan kebermanfaatan internet juga dapat menghambat upaya memperluas akses internet di desa. Padahal, ketersedian internet dalam aspek kehidupan adalah hak asasi mereka. Kehadiran internet dapat membuka akses komunikasi dan informasi, hingga ilmu pengetahuan dan ekonomi baru.

Foto : Dokumentasi Humas Jabar

Dalam mengatasi desa blank spot di Jawa Barat, kolaborasi multi-pihak perlu dilakukan guna membuka pintu kerjasama seluas luasnya. Dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan komunitas dapat menciptakan solusi holistik yang dapat mengatasi tantangan dalam pembangunan infrastruktur internet desa.

Pada tahun 2019, melalui program Desa Digital, Pemdaprov Jabar bekerjasama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, sebuah badan layanan umum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memiliki program pengentasan desa blank spot internet. Hasilnya, terbangun 334 VSAT (very small aperture terminal) atau sebuah satelit penangkap sinyal internet yang dapat dimanfaatkan secara gratis oleh warga desa.

Lalu, pada tahun 2021, Pemdaprov Jabar bekerjasama dengan perusahaan telekomunikasi terkemuka di Indonesia, Lintasarta. Hasilnya, dalam kurun waktu dua tahun telah berhasil membangun 64 tower internet yang tersebar di 18 Kabupaten se Jawa Barat. Terakhir, pada tahun 2022, 104 tower desa dibangun pada program Kawasan Desa Digital (KDD) dan bersama BAKTI Kominfo kembali hadirkan internet di 612 desa melalui pembangunan  fiber optic.

Untuk memastikan infrastruktur internet yang telah dibangun dapat bermanfaat bagi masyarakat desa, maka dibentuklah Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) sebagai pengelola sekaligus distributor internet kepada masyarakat.

Tak hanya pembangunan infrastruktur semata, dengan berkolaborasi secara pentahelix, Pemdaprov Jabar juga melakukan literasi digital berupa pelatihan dan workshop terkait keterampilan dasar penggunaan internet, keamanan online, dan potensi ekonomi baru dalam pemanfaatan internet.

Langkah ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan yang relevan dalam menghadapi era digital, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen pasif tetapi juga aktor yang penuh pemahaman dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

Penulis

Ir. H. Juwanda 

– Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat

– Staf Khusus Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil,  Bidang Transformasi Digital & Reformasi Birokrasi

Penulis Pendamping

Dyana C. Jatnika

– Tribe Lead of Citizen Engagement and Services Programme Jabar Digital Service

Acep Candra Suhendar, S.I.Kom

– Content Writer Jabar Digital Service