Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) memberikan pernyataan pers di Gedung Sate, Kota Bandung pada 18 Maret. (Antara / Novrian Arbi)

Upaya berkelanjutan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) untuk memperlambat laju penyebaran COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir cenderung diterima dengan baik oleh publik, menurut sebuah laporan terbaru firma konsultan big data, Drone Emprit.

Studi ini menganalisis keseluruhan sentimen publik terhadap penanganan darurat kesehatan di Jawa Barat, sebagaimana tergambarkan melalui lebih dari 150.000 tweet, 2.000 post Facebook, 6.000 post Instagram, 1.400 post YouTube, dan 34.000 artikel berita daring yang terbit antara 9 Maret dan 9 April.

Laporan tersebut mendapati bahwa sebagian besar netizen memandang Pemdaprov Jabar lebih dapat dipercaya daripada pemerintah pusat dalam merespon ledakan COVID-19.

Analisis ini juga menunjukkan peningkatan keterlibatan publik dan sentimen positif terkait sejumlah topik utama mengenai bagaimana Jawa Barat menanggapi pandemi, seperti tes masif di wilayah Jabar, pembatasan mudik Idul Fitri, dan pemotongan gaji untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk gubernur dan wakil gubernur.

Ditemukan pula korelasi antara persona publik Gubernur Ridwan Kamil dan peningkatan kepercayaan publik. Pernyataan-pernyataan verbal Kang Emil, panggilan akrab Gubernur Jabar tersebut, ternyata menjadi salah satu faktor tingginya dukungan masyarakat.

Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa, “Ridwan Kamil, yang menyampaikan imbauan dengan nada santai tanpa mengorbankan inti isi pesannya, berperan sebagai salah satu pendorong dukungan publik atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jawa Barat”.

Menurut studi tersebut, kritik Kang Emil terhadap rumit dan kakunya birokrasi pemerintah pusat di tengah pandemi juga telah berkontribusi pada meningkatnya daya tarik Pemdaprov Jabar di mata publik.

Laporan tersebut juga memberikan masukan kepada Pemdaprov Jabar untuk menginformasikan dan mempersiapkan warganya untuk mengantisipasi skenario terburuk dari krisis kesehatan saat ini.

“Penting [untuk pemerintah] kerja sama dengan masyarakat [dan] dapat diperkuat dengan pelibatan berbagai pihak, baik ormas, LSM, akademisi, juga publik figur,” kata laporan tersebut.

Dicatat Selasa (14/04), Jawa Barat adalah provinsi yang paling terdampak kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan 530 kasus terkonfirmasi dan 52 kematian. Data Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jawa Barat) menunjukkan bahwa jumlah kasus positif tertinggi di provinsi ini tercatat di kota Bandung dengan 67 kasus.

Pemdaprov Jabar saat ini sedang meninjau permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan dilakukan di Bandung Raya dan akan diajukan ke Kementerian Kesehatan, yang sebelumnya telah menyetujui PSBB di beberapa wilayah Jabar yang berbatasan dengan Jakarta.

Diterjemahkan oleh Jabar Digital Service dari laporan The Jakarta Post tanggal 14 April 2020: “COVID-19: Study shows high public trust in West Java administration” oleh Rizki Fachriansyah

Link artikel asli: https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/14/covid-19-study-shows-high-public-trust-in-west-java-administration.html